Headlines News :
Home » » ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Written By SP DNIA on Rabu, 19 September 2012 | 14.55



ANGGARAN RUMAH TANGGA
SERIKAT PEKERJA DENSO INDONESIA GROUP
(SP DNIA)



B A B    I
P E N G E R T I A N

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga adalah tafsir Anggaran Dasar

Pasal 2

Hal-hal yang belum dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Organisasi


B A B   II
KEANGGOTAAN

Pasal 3
Syarat-Syarat Keanggotaan

Persyaratan menjadi anggota SP DNIA adalah:
(1)            Mengajukan formulir permohonan yang telah diisi sebagaimana mestinya beserta kelengkapan administrasi lain.
(2)            Bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lain yang ditetapkan Organisasi.


Pasal 4
Hak-Hak Anggota

Setiap anggota berhak untuk :
(1)            Mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum Ketenagakerjaan.
(2)            Mengeluarkan pendapat dan usul baik lisan maupun tulisan sesuai dengan prosedur Organisasi.
(3)            Mengawasi dan mengoreksi kebijakan Organisasi sesuai prosedur.




Pasal 5
Kewajiban Anggota

Setiap anggota berkewajiban untuk:
(1)             Mentaati dan menjunjung tinggi AD dan ART serta peraturan-peraturan Organisasi.
(2)             Menjaga nama baik Organisasi dalam setiap urusan baik ke dalam maupun keluar Organisasi.
(3)             Membina dan memelihara disiplin Organisasi.
(4)             Melaporkan hal-hal yang berhubungan dengan disiplin Organisasi.
(5)             Menyebarluaskan tujuan Organisasi.
(6)             Berperan serta dalam kegiatan-kegiatan Organisasi.
(7)             Mentaati dan melaksanakan keputusan-keputusan Organisasi.
(8)             Membayar iuran rutin  sesuai dengan kesepakatan antara Anggota dengan Serikat Pekerja.


Pasal 6
Kehilangan Keanggotaan

(1)             Anggota SP DNIA kehilangan hak keanggotaannya apabila meninggal dunia, mengundurkan diri atau dicabut keanggotaannya oleh Dewan Pimpinan SP DNIA.
(2)             Pengunduran diri Anggota dilakukan atas kesadaran penuh dengan mengirim Surat Pengunduran Diri yang mengemukakan alasan pengunduran diri secara tertulis.


Pasal 7
 Pencabutan Keanggotaan

(1)            Pengurus berhak mencabut status keanggotaan disebabkan :
a.              Melakukan tindakan yang merugikan Organisasi.
b.              Tidak mematuhi AD dan ART serta Peraturan-peraturan Organisasi lainnya.
c.               Menjadi Anggota dan atau Pengurus Organisasi lain yang sejenis.

(2)            Pencabutan keanggotaan diawali dengan pencabutan sementara dan bisa diubah menjadi pencabutan seterusnya.

(3)            Mekanisme pencabutan keanggotaan diatur dalam Peraturan Tata Kerja Organisasi.




BAB III
K E P E N G U R U S A N

Pasal 8
Persyaratan Umum

Persyaratan Umum menjadi Dewan Pimpinan adalah :
(1)            Memiliki jiwa kepemimpinan, cakap, jujur dan bertanggung jawab.
(2)            Memahami kedudukan, fungsi dan kewajiban Serikat Pekerja.
(3)            Memiliki loyalitas, dedikasi dan integritas.
(4)            Memiliki wawasan yang baik.


Pasal 9
Hak Dewan Pimpinan

Setiap Dewan Pimpinan mempunyai hak memberikan suara, mengajukan usul dan saran-saran pada Rapat-rapat SP DNIA.


Pasal 10
 Kewajiban Dewan Pimpinan

Setiap Dewan Pimpinan berkewajiban :
(1)            Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan Organisasi.
(2)            Mentaati segala peraturan, kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Organisasi.
(3)            Melaksanakan segala tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.


BAB IV
TATA KERJA SP DNIA

Tata kerja SP DNIA ditetapkan melalui Musyawarah SP DNIA mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.


Pasal 11
Pengangkatan Dewan Pimpinan

(1)              Musyawarah SP DNIA mengeluarkan Surat Pengangkatan Dewan Pimpinan.
(2)              Mekanisme pengangkatan Dewan Pimpinan diatur dalam  Tata Kerja Organisasi.

Pasal 12
Pemberhentian Dewan Pimpinan

Anggota Dewan Pimpinan SP DNIA berhenti karena :
a.              Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
b.              Meninggal dunia.
c.               Tindakan indisipliner.
d.              Menjadi Anggota dan atau Pengurus Serikat Pekerja lain.


Pasal 13
Tindakan Indisipliner

Tindakan indisipliner adalah hal-hal yang merugikan kepentingan Organisasi.


Pasal 14
Tata Cara Pemberhentian Tindakan Indisipliner Dewan Pimpinan

Tata cara pemberhentian yang diakibatkan oleh tindakan indisipliner adalah :
a.              Peringatan, tindakan peringatan diambil setelah melalui proses teguran.
b.              Skorsing, tindakan skorsing diambil setelah melalui proses peringatan atas dasar keputusan rapat SP DNIA.
c.               Pemecatan, tindakan pemecatan dilaksanakan sebagai peningkatan skorsing atau atas dasar keputusan rapat SP DNIA.


Pasal 15
Pembelaan Diri Dewan Pimpinan

Pembelaan diri akibat peringatan dapat dilakukan pada rapat SP DNIA, sedangkan untuk pembelaan diri akibat skorsing dan pemecatan dilakukan pada Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa SP DNIA.


Pasal 16
Penggantian Antar Waktu

Penggantian Antar waktu adalah penggantian seorang atau beberapa orang Dewan Pimpinan dikarenakan Anggota Dewan Pimpinan tersebut mengundurkan diri atas kemauan sendiri, meninggal dunia, tindakan indisipliner dan menjadi Anggota atau Pengurus Serikat Pekerja lain. Penggantian antar waktu dapat diadakan melalui keputusan rapat  DP SP DNIA.
BAB V

TATA KERJA  ORGANISASI


Pasal 17
S i s t e m   K e r j a

Sistem Kerja Dewan Pimpinan bersifat Kolektif


Pasal 18
Pembagian Kerja

Pembagian kerja di antara Dewan Pimpinan Organisasi adalah sebagai berikut :
(1)       Presiden
a.               Memimpin dan menjadi penanggung jawab tertinggi Organisasi.
b.               Melakukan koordinasi dengan anggota Dewan Pimpinan lainnya.
c.               Memimpin rapat-rapat.
d.              Mewakili kepentingan-kepentingan Organisasi baik ke dalam maupun ke luar Organisasi.
e.              Bila dipandang perlu, dapat memberikan mandat kepada Anggota Dewan Pimpinan yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Organisasi.
f.               Meminta pertanggungjawaban secara periodik atau sewaktu-waktu kepada Anggota Dewan Pimpinan lainnya.

(2)            Wakil Presiden
a.               Membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya.
b.              Mewakili Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya apabila Presiden berhalangan.
c.              Membantu Presiden dalam mengarahkan dan mengawasi semua kegiatan Organisasi.

(3)            Sekretaris Jendral
a.              Mengkoordinasikan, memelihara dan bertanggung jawab atas kelancaran kesekretariatan Organisasi.
b.               Sebagai pusat aktifitas komunikasi baik ke dalam maupun ke luar Organisasi.
c.              Mendampingi dan membantu Presiden dalam melancarkan jalannya Organisasi.
d.               Memberikan orientasi kepada karyawan/ti dan atau diwakilkan kepada Dewan Pimpinan lainnya.


(4)            Bendahara
a.               Bertanggung jawab atas penggunaan uang Organisasi.
b.               Bersama Presiden mengatur dan mengawasi posisi dan neraca keuangan Organisasi serta mengusahakan sumber-sumber keuangan Organisasi.
c.              Menyediakan dan mengeluarkan uang yang telah disetujui penggunaannya oleh Presiden dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan lainnya.
d.               Menyusun Laporan PertanggungJawaban keuangan secara periodik.

(5)            Departemen Advokasi
a.              Menghimpun dan menganalisa perkara-perkara yang timbul di  Denso Indonesia Group.
b.              Menyelesaikan perkara atau perselisihan yang terjadi terhadap Anggota Organisasi agar hak-hak Anggota terlindungi secara optimal.
c.              Dapat bekerja sama dengan pihak luar untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada.

(6)            -         Departemen PPSDM dan Risbang

a.       Memberikan penjelasan dan penerangan mengenai Serikat Pekerja.
b.              Menyelenggarakan pendidikan tentang Hubungan Ketenaga kerjaan.
c.       Mengadakan pendidikan dan ketrampilan untuk meningkatkan kualitas Pekerja.
d.       Memantau efektivitas Organisasi baik secara eksternal maupun internal dengan tujuan agar Organisasi dapat berjalan lebih efektif.

e.       Mengkaji persoalan aktual yang berkembang di internal Organisasi, internal Perusahaan, eksternal Perusahaan dan masyarakat melalui forum diskusi, seminar, maupun penelitian untuk kemudian memberikan solusi terhadap persoalan tersebut.

(7)      Kesejahteraan dan Sosial
a.               Melakukan usaha untuk meningkatkan  kesejahteraan Pekerja akan kebutuhannya
b.               Melakukan kegiatan dan pelayanan sosial kepada Anggota dan lingkungan.
c.            Dapat bekerja sama dengan semua pihak terkait dalam melakukan bentuk usaha Kesejahteraan dan Sosial dengan tidak menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(8)      Olahraga dan Seni
a.               Meningkatkan peran Pekerja  melalui potensi Olahraga dan Seni
b.               Mewujudkan Pekerja yang sehat dan produktif melalui Olahraga dan Seni
c.               Menyediakan fasilitas bagi Pekerja yang menunjang aktifitas Olahraga dan Seni di lingkungan Perusahaan
d.    Dapat bekerja sama dengan semua pihak terkait dengan tidak menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.



BAB VI

DEWAN PEMBINA DAN PENASEHAT


Pasal 19
(1)      Kepengurusan Dewan Pembina dan Penasehat (DPP) terdiri atas :
a.              Seorang Ketua, dan
b.              Dua orang Anggota

(2)      Dewan Pembina dan Penasehat (DPP) dengan Dewan Pimpinan (DP) dapat membentuk Dewan Pakar.


Pasal 20

(1)      Anggota DPP sebanyak-banyaknya terdiri atas 3 (tiga) orang.
(2)      Persyaratan untuk jabatan DPP sebagai berikut :
a.       Pernah menjadi DP SP DNIA sekurang-kurangnya 1 periode
b.              Memiliki kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsi DPP
c.               Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas DPP.



BAB VII

PRESIDEN


Pasal 21

Persyaratan Presiden

 

Persyaratan untuk jabatan Presiden

a.              Beriman dan bertaqwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa
b.              Pernah menjadi DP dan Wakil Seksi SP DNIA sekurang-kurangnya 1 periode
c.               Memiliki kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsi Presiden
d.               Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Presiden
e.                Tidak dalam kondisi terkena sanksi hukum


B A B   VIII
PEMBAGIAN KEKUASAAN

Pasal 22
 Musyawarah Besar SP DNIA

(1)      Musyawarah Besar SP DNIA adalah pemegang kekuasaan tertinggi    Organisasi

(2)      Musyawarah  Besar dilakukan 3 (tiga) tahun sekali dihadiri oleh :
a.           Dewan Pimpinan SP DNIA .
b.           Wakil Seksi SP DNIA dan Utusan Anggota.
c.          Dewan Pembina dan Penasehat

(3)      Musyawarah Besar SP DNIA berwenang menetapkan :
a.           Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
b.           Menilai Pertanggung Jawaban  Presiden.
c.           Memilih Presiden dan Dewan Pimpinan SP DNIA.
d.           Menetapkan Garis Besar Haluan Organisasi.
e.           Menetapkan Program Kerja  SP DNIA.



Pasal 23
Musyawarah Luar Biasa SP DNIA

(1)       Musyawarah  Luar Biasa SP DNIA dilaksanakan apabila terjadi keadaan darurat yang membahayakan persatuan dan kesatuan serta kelangsungan hidup Organisasi atau adanya keharusan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

(2)     Musyawarah  dihadiri oleh
a.          Dewan Pimpinan SP DNIA.
b.          Wakil Seksi SP DNIA dan Utusan Anggota.
c.          Dewan Pembina dan Penasehat

(3)    Kewenangan Musyawarah  Luar Biasa SP DNIA sama dengan Musyawarah Besar SP DNIA.


Pasal 24
Musyawarah Kerja SP DNIA

(1)   Musyawarah Kerja SP DNIA adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program kerja Organisasi .

(2)  Musyawarah  Kerja dilakukan 1 (satu) tahun sekali dihadiri oleh :
a.           Dewan Pimpinan SP DNIA .
b.          Perwakilan plant Sunter dan Cibitung, masing-masing maksimum 5 (lima) orang.


Pasal 25
Rapat-Rapat SP DNIA

Rapat-rapat SP DNIA adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan hasil Musyawarah SP DNIA.



BAB VIII
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

Pasal 26
 Pengambilan Keputusan

(1)     Pengambilan keputusan dilaksanakan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2)     Apabila mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan pemungutan suara dan mengikuti suara terbanyak (50% +1).
(3)     Setiap surat-surat keputusan ataupun surat-surat keluar yang mengatas namakan atau berkaitan dengan Organisasi, harus ditandatangani oleh Presiden atau Anggota Dewan Pimpinan yang mewakili, bersama Sekretaris Jendral atau Anggota Dewan Pimpinan lain yang mewakili.








BAB IX
PENUTUP

Pasal 27
Peraturan Peralihan

Hal-hal yang belum tercantum atau diatur dalam Anggaran Rumah Tangga apabila diperlukan dapat ditentukan oleh Presiden melalui Rapat Dewan Pimpinan selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28
Penutup

Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga ini merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Dasar, berlaku sejak tanggal disahkan.


Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 mei 2012


Musyawarah  Besar
Serikat Pekerja Denso Indonesia Group

Pimpinan Sidang

Ketua                                                   Sekretaris




(  Samsudin  )                                     (Jemi Riswana)



Anggota :

-         M. Wahyudi
-         Rahmat Effendi
-         Tri Purnama Hadi
Share this post :

Poskan Komentar

Terima kasih telah memberikan komentar

 
Support : Serikat Pekerja Denso Indonesia Group | SP DNIA
Copyright © 2011. Serikat Pekerja Denso Indonesia Group - All Rights Reserved
Template Created by MASKOLIS | Template Modify by FATIH RISWANA
Proudly powered by Blogger